RELEVANSI DEMOKRASI BAGI UMAT ISLAM

Oleh : Rijaludin

Dukungan terhadap partai politik berasas Islam dan berbasis massa Islam mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Hal ini merupakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Jum’at (5/10) lalu. Sampai September lalu, parpol berlatar belakang Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencatatkan jumlah dukungan sebanyak 4 persen. Adapun Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mencatat 3 persen dukungan saja.

Angka dukungan ini menurun drastis bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004. PKB dan PAN pada Pemilu lalu masing-masing memperoleh 11 persen dan 6 persen suara. Sedangkan PPP dan PKS masing-masing memperoleh 8 persen dan 7 persen.Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar dan Partai Demokrat yang tidak berasas dan memiliki basis Islam, mencatatkan dukungan yang cenderung menguat. Sampai September lalu, PDI-P meraih dukungan 20 persen suara, Partai Golkar 17,5 persen dan Partai Demokrat 14 persen. Pada Pemilu 2004, perolehan suara PDI-P mencapai angka 18,5 persen suara. Sedangkan Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing mencapai angka 22 persen dan 7 persen suara. A.

Alasan Penurunan SuaraHasil Survei LSI yang menunjukkan penurunan angka dukungan terhadap parpol berasas atau berbasis Islam ini, mengundang beberapa tanggapan. Salah satunya tanggapan dari Saiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI. Mujani menyatakan, bahwa penurunan angka dukungan terhadap parpol Islam diakibatkan kekuatan politik umat Islam cenderung semakin sekuler. Meskipun orientasi masyarakat terhadap nilai politi Islam cukup signifikan, namun hanya sedikit dari mereka yang bergabung dalam organisasi atau gerakan Islam. Mujani menilai aktivis Islam telah gagal menerjemahkan nilai politik Islam dalam bentuk gerakan dan kekuatan elektoral, karena mereka tidak menguasai sumber keuangan yang tetap dimonopoli kelompok sekuler.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Ahmad Muqowam menyatakan, bahwa survei ini telah menunjukkan dukungan terhadap parpol Islam relatif stagnan sejak Pemilu 1955 sampai sekarang. Muqowam mengakui, bahwa sejumlah parpol yang berasas Islam dan didukung massa Islam tidak menunjukkan ke-Islamannya dalam berpolitik, baik dalam kepartaian maupun kenegaraan. Sehingga banyak partai mengaku Islam, tetapi justeru menunjukkan sikap sekuler. B.

Relevansi Demokrasi Bagi Umat Islam Penurunan angka dukungan terhadap parpol Islam mungkin tak hanya diartikan sebuah ironi kekuatan suatu kelompok mayoritas, tapi juga bisa memunculkan sebuah pertanyaan, masih relevankah demokrasi bagi umat Islam. Pertanyaan ini bukan hal yang aneh, toh kenyataannya penerimaan umat Islam terhadap demokrasi sebagai suatu sistem politik masih banyak diperdebatkan. Kultur Islam telah kadung dipersepsi oleh banyak orang sangat tidak sehat bagi tumbuhnya demokrasi. Sehingga pilihan sistem politik bagi dunia Islam – menurut Fareed Zakaria, salah seorang pengamat politik Islam – bukanlah demokrasi.

Pernyataan ini berdasarkan berbagai fakta tentang gagalnya konsolidasi demokrasi di berbagai negara Muslim. Menurutnya, dalam beberapa kasus demokrasi malah menjadi instrumen bagi munculnya kekuasaan kaum fundamentalis agama dan perpecahan sosial yang berdarah-darah. Oleh karena itu, Fareed menwarkan sistem kekuasaan otokrat liberal sebagai suatu masa transisi sebelum masuk ke era demokratis.Pernyataan Fareed di atas dalam realitas umat Islam Indonesia, ternyata ada benarnya juga.

Dari suatu penelitian yang dilakukan atas kerjasama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Freedom Institute (FI), dan Jaringan Islam Liberal (JIL), dapat kita petakan suatu kondisi yang sangat rapuh bagi berjalannya atmosfer demokrasi. Dalam penelitian tersebut ada beberapa hal yang dianggap dapat menghambat keterbukaan dan kebebasan sebagai prasyarat demokrasi. Beberapa hal yang dianggap menghambat demokrasi itu di antaranya, 41,1% responden menolak presiden perempuan, 24,8% keberatan orang Kristen mengajar di sekolah negeri. Setuju atau tidak, boleh jadi itu hanya penilaian orang-orang yang merindukan demokrasi liberal.

Sementara itu ada ungkapan sederhana yang disampaikan oleh Barrington Moore, yaitu, “No bourgeois, No Democracy”. Ungkapan ini sekilas menggambarkan bahwa, demokrasi akan lahir dari borjuasi atau kapitalisme. Kapitalisme menjadi tempat tumbuhnya iklim demokrasi karena mengandaikan kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan persaingan bebas, yang selanjutnya melahirkan kaum borjuis. Para borjuis ini menjadi pilar demokrasi seperti yang terjadi di AS dan Eropa. Dan ternyata masyarakat Islam tidak pernah mengenal sistem borjuasi ini.

Akhirnya, karena sulitnya mendefinisikan demokrasi membuat Fareed Zakaria hanya mengartikannya sebagai good government. Demokrasi tak hanya digambarkan dengan Pemilu yang kenyataannya hanya melahirkan para pemimpin korup dan zalim. Demokrasi hanya lahir dari pemerintahan yang baik. Dan Islam memiliki konsep demokrasi sendiri, berbeda dengan Barat dan dunia lain. C.

Penutup

Menjelang Pemilu 2009 nanti, umat Islam Indonesia harus lebih melek kembali. Banyak sekali para pemimpin parpol atau ormas Islam hanya menjadikan Islam dengan segala atributnya sebagai komoditi politik semata. Bukankah kita diingatkan untuk tidak menjual-belikan atau menukar nilai-nilai Islam dengan apa pun (istira` tsaman qalil). Dan bagi para pemimpin umat yang masih istiqamah dengan nilai-nilai Islam, sepertinya harus menjaga jarak dengan ranah politik yang mulai semrawut seperti sekarang ini. Wallahu a’lam bis-shawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: